Heboh! Video Jokowi Ini Curigai Gubernur Bengkulu Sebelum OTT - Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan isterinya Lily Martiani Maddari terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ridwan dan isteri ditangkap karena dicurigai menerimaan suap terkait fee proyek pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Bandar Judi Online
Dalam aksinya, Selain Ridwan dan isteri, KPK juga menangkap 3 orang lainnya. Tetapi satu orang dilepas, yaitu staf Rico Dian Sari (RDS) dari PT Statika Mitra Sarana (SMS). KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka penerima, yakni Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari, dan Rico Dian Sari. Sedangkan tersangka pemberi uang suap adalah Jhoni Wijaya. bos PT Statika Mitra Sarana (SMS).
Dalam keterangannya, KPK menyebut bahwa isteri Ridwan adalah perantara untuk menerima fee tersebut. Berbeda dengan pengakuan Ridwan, menurutnya Isterinya lah yang khilaf dan menerima uang suap tersebut. Benarkah isterinya yang meminta dan menerima tanpa sepengetahuan Ridwan?? Game | QQ | Poker |
Semoga saja tudingan itu benar. Kalau tidak, maka Ridwan menunjukkan sikap yang sangat rendah karena mengkambinghitamkan isterinya sendiri. Padahal kalau berdasarkan logika umum, sangatlah mustahil rasanya kalau isteri Ridwan menerima suap tanpa sepengetahuan Ridwan sendiri sebagai Gubernur Bengkulu.
Menurut saya lebih tepat ini adalah persengkongkolan suami isteri dalam hal memperkaya diri. Jadi, sama-sama salah dan tidak ada pihak yang dikambinghitamkan. Karena kambing hitam sedang kabur jauh dan belum pulang-pulang juga.
Kasus korupsi ini memang memberikan efek luar biasa bagi provinsi bengkulu. Sudah 3 Gubernurnya tertangkap dalam kasus korupsi. Dan kali ini dilakukan oleh Gubernur yang diberikan penghargaan dalam hal akhlak. Sangat mengecewakan dan tidak menyangka orang seperti Ridwan bisa terjaring OTT.
Kini Ridwan dan isterinya harus menerima ganjaran terhadap tindakan menerima suap yang mereka lakukan. Perbuatan yang sekali lagi membuktikan bahwa tindakan korupsi masih marak di Indonesia. Karena itu, KPK tidak boleh diperlemah dan disibukkan dengan proses politik.
Baru-baru ini, tersebar sebuah video yang menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti sedang menaruh kecurigaan terhadap Provinsi Bengkulu. Dalam Rapat Terbatas dengan agenda: Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Bengkulu ini Jokowi curiga pertumbuhan ekonomi Bengkulu 5,21 tetapi angka kemiskinannya masih cukup tinggi.
Dalam video ini juga Jokowi menyinggung masalah konektivitas daerah-daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Dari data yang didapat ada 653 desa di Bengkulu yang masih terisolir. Jokowi mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kondisi daerah masih cukup memprihatinkan.
Kecurigaan Jokowi tersebut seperti mendapatkan jawaban. Bisa jadi, pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional tersebut memang tidak terasa oleh masyarakat dan pembangunan konektivitas (jalan) karena ternyata dikorupsi. Tidak kebetulan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Ridwan adalah terkait proyek pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong.
Entah kebetulan atau memang ini benar adalah sebuah indikasi dan kecurigaan awal maraknya praktik korupsi di daerah-daerah. Kecurigaan sepertinya patut dilakukan kepada daerah yang pertumbuhannya bagus tetapi infrastruktur dan pembangunannya berjalan sangat lambat.
Hal ini bisa menjadi sebuah kecurigaan awal untuk bisa masuk dalam hal pengawasan keuangan daerah tersebut. Mungkin saja keanehan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang tidak singkron ini menjadi sebuah sinyal kepada KPK untuk melakukan pengawasan. Kecurigaan yang akhirnya berbuahkan tertangkapnya Gubernur Ridwan dan isterinya. Agen Judi Terbaik
Jadi, siap-siap saja kalau ada daerah yang punya pertumbuhan ekonomi bagus tetapi pembangunan yang dilakukan sangat rendah dicurigai oleh pemerintah pusat. Karena aliran pertumbuhan tersebut patut diduga sedang diselewengkan. Indikasi awalnya pasti macet di eksekutif.
Saya pikir kita juga bisa untuk aktif melaporkan kalau ada kecurigaan yang sama seperti dikemukakan oleh Jokowi tadi. Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur di daerah kita biar jadi pengawasan oleh KPK.
Itulah mengapa kalau pertumbuhan daerah bagus dan pembangunan infrastrukturnya bagus tidak akan ada kecurigaan dan hampir selalu nihil dari kasus korupsi. Tetapi bukan berarti kalau eksekutif aman, legislatif bisa saja melakukan korupsi dan kena jerat.
Itulah mengapa dalam kasus perda kontribusi tambahan di Jakarta yang kena tangkap adalah anggota DPRD, bukan Ahok. Karena itu, jangan bermain-main dalam hal anggaran baik eksekutif dan legislatif. Siapapun yang memimpin daerah dimana tidak ada sinkronisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan daerahnya patut dicurigai dan diawasi.
Dalam aksinya, Selain Ridwan dan isteri, KPK juga menangkap 3 orang lainnya. Tetapi satu orang dilepas, yaitu staf Rico Dian Sari (RDS) dari PT Statika Mitra Sarana (SMS). KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka penerima, yakni Ridwan Mukti, Lily Martiani Maddari, dan Rico Dian Sari. Sedangkan tersangka pemberi uang suap adalah Jhoni Wijaya. bos PT Statika Mitra Sarana (SMS).
Dalam keterangannya, KPK menyebut bahwa isteri Ridwan adalah perantara untuk menerima fee tersebut. Berbeda dengan pengakuan Ridwan, menurutnya Isterinya lah yang khilaf dan menerima uang suap tersebut. Benarkah isterinya yang meminta dan menerima tanpa sepengetahuan Ridwan?? Game | QQ | Poker |
Semoga saja tudingan itu benar. Kalau tidak, maka Ridwan menunjukkan sikap yang sangat rendah karena mengkambinghitamkan isterinya sendiri. Padahal kalau berdasarkan logika umum, sangatlah mustahil rasanya kalau isteri Ridwan menerima suap tanpa sepengetahuan Ridwan sendiri sebagai Gubernur Bengkulu.
Menurut saya lebih tepat ini adalah persengkongkolan suami isteri dalam hal memperkaya diri. Jadi, sama-sama salah dan tidak ada pihak yang dikambinghitamkan. Karena kambing hitam sedang kabur jauh dan belum pulang-pulang juga.
Kasus korupsi ini memang memberikan efek luar biasa bagi provinsi bengkulu. Sudah 3 Gubernurnya tertangkap dalam kasus korupsi. Dan kali ini dilakukan oleh Gubernur yang diberikan penghargaan dalam hal akhlak. Sangat mengecewakan dan tidak menyangka orang seperti Ridwan bisa terjaring OTT.
Kini Ridwan dan isterinya harus menerima ganjaran terhadap tindakan menerima suap yang mereka lakukan. Perbuatan yang sekali lagi membuktikan bahwa tindakan korupsi masih marak di Indonesia. Karena itu, KPK tidak boleh diperlemah dan disibukkan dengan proses politik.
Baru-baru ini, tersebar sebuah video yang menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti sedang menaruh kecurigaan terhadap Provinsi Bengkulu. Dalam Rapat Terbatas dengan agenda: Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Bengkulu ini Jokowi curiga pertumbuhan ekonomi Bengkulu 5,21 tetapi angka kemiskinannya masih cukup tinggi.
Dalam video ini juga Jokowi menyinggung masalah konektivitas daerah-daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Dari data yang didapat ada 653 desa di Bengkulu yang masih terisolir. Jokowi mempertanyakan bagaimana pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi kondisi daerah masih cukup memprihatinkan.
Kecurigaan Jokowi tersebut seperti mendapatkan jawaban. Bisa jadi, pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional tersebut memang tidak terasa oleh masyarakat dan pembangunan konektivitas (jalan) karena ternyata dikorupsi. Tidak kebetulan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Ridwan adalah terkait proyek pembangunan peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong.
Entah kebetulan atau memang ini benar adalah sebuah indikasi dan kecurigaan awal maraknya praktik korupsi di daerah-daerah. Kecurigaan sepertinya patut dilakukan kepada daerah yang pertumbuhannya bagus tetapi infrastruktur dan pembangunannya berjalan sangat lambat.
Hal ini bisa menjadi sebuah kecurigaan awal untuk bisa masuk dalam hal pengawasan keuangan daerah tersebut. Mungkin saja keanehan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang tidak singkron ini menjadi sebuah sinyal kepada KPK untuk melakukan pengawasan. Kecurigaan yang akhirnya berbuahkan tertangkapnya Gubernur Ridwan dan isterinya. Agen Judi Terbaik
Jadi, siap-siap saja kalau ada daerah yang punya pertumbuhan ekonomi bagus tetapi pembangunan yang dilakukan sangat rendah dicurigai oleh pemerintah pusat. Karena aliran pertumbuhan tersebut patut diduga sedang diselewengkan. Indikasi awalnya pasti macet di eksekutif.
Saya pikir kita juga bisa untuk aktif melaporkan kalau ada kecurigaan yang sama seperti dikemukakan oleh Jokowi tadi. Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan infrastruktur di daerah kita biar jadi pengawasan oleh KPK.
Itulah mengapa kalau pertumbuhan daerah bagus dan pembangunan infrastrukturnya bagus tidak akan ada kecurigaan dan hampir selalu nihil dari kasus korupsi. Tetapi bukan berarti kalau eksekutif aman, legislatif bisa saja melakukan korupsi dan kena jerat.
Itulah mengapa dalam kasus perda kontribusi tambahan di Jakarta yang kena tangkap adalah anggota DPRD, bukan Ahok. Karena itu, jangan bermain-main dalam hal anggaran baik eksekutif dan legislatif. Siapapun yang memimpin daerah dimana tidak ada sinkronisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan daerahnya patut dicurigai dan diawasi.
0 komentar:
Posting Komentar