Hendardi Sebut Kasus Meiliana Serupa dengan Pola Kasus Ahok

Hendardi Sebut Kasus Meiliana Serupa dengan Pola Kasus Ahok - Ketua Setara Institute, Hendardi, menyoroti vonis 1 tahun 6 bulan penjara yang diberikan hakim Penadilan Negeri Medan kepada Meiliana. AGEN CASINO KAISAR88

Meiliana divonis karena melontarkan pendapatnya tentang volume suara adzan.

Hendardi mengatakan vonis tersebut merupakan bentuk peradilan sesat karena memaksakan diri memutus perkara yang tidak bisa dikualifikasi sebagai peristiwa hukum.

"Pengadilan bukan bekerja di atas mandat menegakkan keadilan sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, tetapi bekerja di bawah tekanan massa. Peradilan atas Meiliana adalah bentuk trial by the mob yang merusak integritas lembaga peradilan," kata Hendardi dalam keterangan yang diterima tribunnews.com, Kamis (23/8/2018).

Lanjut dia, proses hukum terhadap Meiliana merupakan akumulasi penyimpangan kerja aparat penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Menurutnya proses hukum yang dijalani Meiliana menggambarkan lemahnya institusi peradilan atas tekanan massa kelompok intoleran. AGEN BOLA KAISAR88

"Kinerja ini pula menggambarkan bahwa intoleransi, cara pikir dan cara kerja diskriminatif melekat dalam institus-institusi peradilan di Indonesia. Intoleransi bukan hanya tumbuh di tengah masyarakat tetapi juga merasuk ke banyak kepala aparat penegak hukum dan para penyelenggara negara," katanya.

Menurut dia, perkembangbiakan intoleransi di Tanah Air terjadi sejak 2004 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dan membiarkan aspirasi intoleransi itu hingga 10 tahun masa kepemimpinannya berakhir.

Sementara, selama hampir 4 tahun masa kerjanya, Joko Widodo juga nyaris tidak mengambil tindakan nyata mengatasi intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

"Alih-alih mengambil tindakan nyata menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan, Jokowi sebatas membubarkan organisasi semacam Hizbut Tahrir Indonesia, lebih karena alasan keberadaannya yang mengancam secara politik, tetapi tidak genuine untuk membela kebebasan beragama atau berkeyakinan," ungkapnya.

Sumber