Jurus Jokowi Bantu Masyarakat Kurang Mampu - Presiden Indonesia telah berganti berkali-kali, tetapi persoalan kemiskinan di masyarakat seakan menjadi isu abadi. Bahkan di ajang kampanye Pilpres 2014 pun masalah ini masih menjadi pemikat hati masyarakat pemilih. Ini menunjukkan, kemiskinan merupakan masalah krusial yang perlu segera diatasi, dipecahkan, Setidaknya dampaknya bisa dieliminir seoptimal mungkin, sehingga yang sengsara biar tak tambah sengsara.
Karena itulah, Pemerintahan Jokowi secara all out mencoba mengatasi kemiskinan dan dampaknya di masyarakat. Lalu, jurus apa saja yang diterapkan dan bagaimana caranya agar kemiskinan sirna dari bumi Indonesia?
Agen Judi Bola OnlineData BPS per Maret 2017, Jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 27,77 Juta. Melihat besaran itu, tak heran bila Presiden Jokowi pun punya strategi tersendiri dalam menanganinya.
Kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu (hampir miskin, miskin dan sangat miskin) merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Sekaligus merupakan manifestasi Nawacita dalam tindakan nyata. Tak heran, Jokowi menjalankan puluhan program bantuan, mengelontorkan dana triliunan rupiah serta menggerakan berbagai Kementerian/ Badan Negara untuk berpartisipasi di dalamnya. Termasuk Kemensos, Kemen ESDM, Kemen PUPR, Bulog dan sebagainya.
Lebih jauh, program bantuan pada masyarakat kurang mampu semakin efektif penyalurannya berkat keberadaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga kordinatif lintas sektoral dan lintas stakeholder yang diketuai Wakil Presiden ini memiliki mandat utama memperbaiki sasaran program berbasis rumah tangga dan kewilayahan serta memperbaiki mekanisme penyaluran program.
Lewat badan ini pula segala program penanggulan kemiskinan dari pemerintahan Jokowi dikelola. Badan yang operasionalnya dibantu Seketaris Eksekutif ini melakukan singkronisasi, harmonisasi program serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Ragam Jurus
Dalam upaya menghilangkan kemiskinan dan dampaknya yang telah membentuk lingkaran setan, Jokowi menerapkan beragam jurus andalan agar berhasil optimal, diantaranya:
Jurus Pertama : Bantuan RaskinBantuan Pangan pemerintah dalam format Rastra (Beras Sejahtera) dan lebih populer dengan sebutan Raskin ( Beras Si Miskin) merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah. Tahun 2015 Raskin telah didistribusikan sebanyak 2,76 juta ton. Tahun 2016 istilah berubah jadi Rastra yang pedoman pelaksanaan dan pagunya masih menggunakan “milik” Raskin, yakni 103.040 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang masing-masing Kepala Keluarga mendapat 15 kilogram per bulan.
Sayang sekali, berdasarkan kajian di lapangan penyaluran Raskin/Rastra banyak menemui kendala. Terutama kualitas beras yang diterima masyarakat dikomplain kurang bagus, biaya distribusi yang mahal dan sasaran penyaluran bantuan yang kurang tepat.
Game | Bola | Poker | QQ | CasinoMasalah ini oleh Pemerintah Jokowi dicarikan solusi yang lebih baik. Pertengahan 2016 digagas oleh Pemerintah tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yakni lewat pemberian kartu atau voucer pangan. Kartu ini bisa ditukarkan paket berbagai kebutuhan pokok semisal beras, minyak goreng, gula dan lainnya di toko /warung yang terdaftar. Metode ini dianggap lebih baik, karena berbiaya ringan dalam distribusi, kontroling yang lebih mudah dan penerima bantuan secara fleksibel bisa menetukan sendiri kualitas pangan yang diinginkannya.
Tahun 2017 BPNT akan disaluran kepada 17,7 Juta warga miskin yang akan mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik.
Jurus Kedua : Bantuan Perbaikan / Pembangunan Rumah.
Pemerintahan Jokowi lewat Kementerian Pekerjan Umum dan Perumahan Rakyat – Direktorat Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan – melaksanakan Program Bantuan Stimulan Swadaya, yang dikenal sebagai Program Bedah Rumah terhadap rumah tidak layak huni.
Program yang bertujuan meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat kualitas dinding, atap dan lantai rumah yang memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan. Tahun 2015, Pemerintahan Jokowi mererealisir 82.245 unit dengan anggaran Rp 1,116 triliun. Tahun 2016 Pemerintah Jokowi membantu perbaikan 95.000 unit rumah.
Tahun 2017 targetnya meningkat menjadi 110 ribu unit.
Melihat keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah ini, Bank Dunia pun memberikan bantuan untuk perbaikan 30 ribu unit, jadi total tarjet di tahun 2017 adalah 140.000 unit. Komitmen Bank Dunia terhadap program Pemerintahan Jokowi ini berlanjut di masa depan. Sampai 2019 akan digelontorkan dana untuk pembenahan 50.000 unit setiap tahunnya.
Calon penerima bantuan Program andalan Jokowi ini bisa diajukan lewat usulan desa, diteruskan ke Kabupaten dan berlanjut ke Pemerintah Pusat. Dari sana, pemerintah akan merealisasi sejumlah usulan, tergantung dari ketersediaan dananya. Pagu bantuan bagi perbaikan rumah sebesar 15 juta, sedang untuk pembangunan rumah baru sebesar 25 juta
Jurus Ketiga : Kredit Kepemilikan Rumah FLPP
Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan ini ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang sama sekali belum punya rumah. Berfasilitas suku bunga tetap 5% selama jangka waktu kredit yang maksimalnya 20 tahun, bebas PPN dan premi asuransi.
Jurus Keempat : Kredit Kepemilikan Rumah DP 1%
Jenis bantuan terbaru dalam kepemilikan rumah yang memperoleh sambutan luar biasa dari masyarakat kurang mampu berpenghasilan rendah. Kredit rumah DP 1%, ini ditawarkan oleh Pemerintah Jokowi di berbagai daerah, baik dalam ataupun luar pulau Jawa. Diantaranya ada di Depok, ada 6.145 unit yang akan dibangun, saat ini telah dibangun 2.734 unit rumah tipe 27/72 dengan harga 112 juta. Juga di Cikarang, Jokowi meresmikan 8.749 unit rumah tapak murah di Villa Kencana seluas 108 hektar pada 4 Mei 2017. Di Balikpapan, Jokowi kunjungi Perumahan Pesona Bukit Batuah yang medesainkan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tersedia 4.000 unit di atas lahan 34 hektare, separohnya sudah terjual. 500 unit sudah ditempati. Serta di Pekanbaru, tersedia 2.216 unit tipe 36/108 dengan cicilan perbulan 750 ribu jangka waktu 20 tahun.
Bila tak meminati fasilitas Kredit DP 1% di atas, Masyarakat Berpenghasilan Rendah disediakan keringan DP 4 Juta Rupiah bila mengajukan KPR BTN Bersubsidi.
Jurus kelima : Kartu Indonesia Pintar
KIP merupakan jawaban Jokowi terhadap pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung orang miskin. Tahun 2015, target 17,9 juta realisasi 19.1 juta siswa miskin. Tahun 2016 per 21 Juli 93,4% sisanya dalam periode pengantaran di berbagai pelosok tanah air. Dengan rincian SD lebih dari 10 juta, SMP 4,3 juta, SMA 1,3 juta dan SMK 1,8 juta reff
Tak cuma di jenjang pendidikan SD-SMA, di Perguruan Tinggi Pemerintah Jokowi melalui Kementerian Ristek/Dikti menyelenggarakan Program Bidik Misi. Program bantuan pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi baik untuk menempuh pendidikan di PTN dan PTS Akreditasi A pada program studi unggulan.
Tahun 2017 jumlah penerima bidik misi sejumlah 80.000 orang, tahun sebelumnya sebanyak 60,000 orang. Besaran dana yang diterima juga naik menjadi Rp 850.000 yang semula hanya Rp 600.000 .
Jurus Keenan : Kartu Indonesia Sehat
KIS diluncurkan 3 November 2014 bersamaan KIP, merupakan bantuan non tunai melalui layanan keuangan berbasis perbankan. Kartu Indonesia Sehat merupakan jaminan kesehatan subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemakaiannya dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit yang ada di Indonesia. Istimewanya, tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan.
Jurus Ketujuh : PBI Jaminan Kesehatan.
Selain KIS, Pemerintahan Jokowi juga masih mensuport Jaminan Kesehatan Nasional yang diselegarakan BJPS dengan menanggung pembayaran iuran bagi anggota kelompok masyarakat yang kurang mampu.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
Jurus Kedelapan : Subsidi Tarif ListrikJumlah penerima subsidi listrik tahun 2016 sebanyak 22,8 juta pelanggan 450 VA dan 22,3 juta pelanggan 900 VA. Jadi total pelanggan tersubsidi sebanyak 45,1 juta.
Pada tahun 2017 ada pengurangan jumlah penerima subsidi sebanyak 18,25 juta. Akhirnya ada 23,1 juta pelanggan 450 VA dan 4,1 juta pelanggan 900 VA, jadi total pelanggan yang disubsidi sebanyak 27,2 juta.
Hanya saja berdasarkan APBN Perubahan 2017, subsidi golongan 900 VA ada penambahan sekitar 2,4 juta sehingga total 6,5 juta, Akibatnya Pemerintah mengajukan tambahan subsidi listrik sebesar Rp 1,7 triliun.
Bandar Judi Casino TerpercayaJurus Kesembilan : Gas Melon BersubsidiGas LPG 3 kg bersubsidi hanya untuk orang miskin dan pengusaha kecil. Data Kementerian ESDM, Tahun 2016 subsidi LPG 3 kg mencapai Rp. 27 triliun dan tahun 2017 dialokasikan sekitar Rp. 22 triliun. Subsidi LPG pernah melambung hingga Rp 49 triliun pada 2014. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, jumlah penerima subsidi LPG sudah dievaluasi sehingga turun dari 57 juta menjadi 25,7 juta.
Jurus Kesepuluh : Program Keluarga HarapanProgram perlindungan sosial ini melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang memiliki ibu hamil, nifas/menyusui dengan kriteria spesifik. Peserta akan menerima bantuan bila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Penerima bantuan ini juga mencakup orang berusia di atas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.
Tujuan program ini memutus atau mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang mendukung peningkatan kesejahteraan kelompok paling miskin.
Mulai Juni 2017 semua peserta PKH sekitar 6 juta akan menerima bantuan sosial non tunai.
Bukti KomitmenProgram penanggulangan kemiskinan yang digelar Pemerintahan Presiden Jokowi haruslah dipahami sebagai upaya strategis untuk membantu masyarakat yang kurang mampu meningkatkan kesejahteraan, mempersiapkan kemandirian dan meninggalkan zona kemiskinan.
Di sisi lain, pengurangan jumlah penerima subsidi bukan berarti melunturnya komitmen Pemerintahan Jokowi terhadap masyarakat yang kurang mampu, tetapi semata untuk melakukan rasionalisasi terhadap jumlah penerima subsidi, sehingga hanya mereka yang benar-benar kurang mampulah yang memperoleh bantuan. Langkah tersebut layak dipandang sebagai upaya memastikan subsidi tepat sasaran.
Akhirnya, berbagai upaya Pemerintah Jokowi di atas akan jauh lebih optimal, bila seluruh komponen bangsa menyokong kebijakan populis yang berkeadilan sosial ini. Sungguh membanggakan dan membahagiakan, kinerjanya dalam meringankan beban hidup masyarakat kurang mampu dan memberantas kemiskinan di Indonesia.
