Anies Sebut Jokowi Setuju Kasasi Pembebasan Lahan Bidara Cina Dicabut

Anies Sebut Jokowi Setuju Kasasi Pembebasan Lahan Bidara Cina Dicabut - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Pemerintah DKI Jakarta sudah berbicara dengan pemerintah pusat soal pencabutan kasasi kasus pembebasan lahan sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Menurut Anies Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kasasi pembebasan lahan di Bidara Cina, Jakarta Timur tidak diteruskan. BANDAR POKER ONLINE TERPERCAYA

"Saya sudah bicara juga persoalan ini dengan Pak Presiden sejak tahun lalu, dan memang sepakat untuk tidak kita teruskan," ujar Anies kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Anies mengungkapkan, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI telah mencabut semua kasasi terkait pembebasan lahan di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur.

"Oh bareng dong (pemerintah pusat dan Pemprov DKI mencabut kasasi). Karena itu dua-duanya kan tidak meneruskan karena yang bersengketa kan kami sepihak dengan BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane), kemudian sengketanya dengan rakyat. Dengan ini dicabut," kata Anies.

Diketahui, Anies Baswedan telah mencabut kasasi yang diajukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam perkara sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Dengan begitu, pemerintah akan mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina.

"Tidak jadi banding (kasasi ke MA) intinya. Jadi kita menerima keputusan pengadilan dan memutuskan tidak meneruskan proses gugatannya. Jadi kita terima. Dengan kita terima, maka eksekusi bisa jalan," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan di Monas.

Pemprov bersama dengan pemerintah pusat akan bekerja sama dalam proyek pembebasan lahan. Pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). AGEN JUDI POKER TERKINI

"Intinya adalah kita ingin segera menuntaskan pembebasan lahannya yang membebaskan lahannya sesungguhnya adalah PUPR, bukan DKI. DKI hanya membantu mengkoordinir warganya saja dan proses pembeliannya oleh anggaran pemerintah pusat," ucap Anies.

Sumber