11 Catatan Penting yang Perlu Diperhatikan Presiden Jokowi, DPR, dan Marsekal Hadi - Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diketahui telah lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI, yang digelar oleh Komisi I DPR RI, di ruang rapat Komisi I, komplek parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017). AGEN CASINO TERBAIK

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Pusdikham Uhamka), Maneger Nasution, mengemukakan sejumlah catatan penting.
Catatan ini, kata Maneger, perlu diperhatikan oleh Presiden Jokowi, DPR serta Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. AGEN POKER INDONESIA TERBESAR

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (Pusdikham Uhamka), Maneger Nasution, mengemukakan sejumlah catatan penting.
Catatan ini, kata Maneger, perlu diperhatikan oleh Presiden Jokowi, DPR serta Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. AGEN POKER INDONESIA TERBESAR
"Penting untuk diperhatikan, karena ini juga demi kemajuan Indonesia, khususnya di lingkungan TNI," ujar Maneger, melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).
Berikut 11 catatan versi Maneger Nasution :
(1) Calon Panglima TNI harus memiliki wawasan yang memadai tentang lingkungan strategis dan geopolitik baik global, regional, dan nasional. AGEN BOLA TERPERCAYA
(2) Berkomitmen memajukan dan menegakkan HAM di lingkungan TNI khususnya.
(3) Berkomitmen melanjutkan dan menyempurnakan reformasi internal TNI.
(4) Memastikan dan menjaga independensi TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan. Apalagi tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik.
Berikut 11 catatan versi Maneger Nasution :
(1) Calon Panglima TNI harus memiliki wawasan yang memadai tentang lingkungan strategis dan geopolitik baik global, regional, dan nasional. AGEN BOLA TERPERCAYA
(2) Berkomitmen memajukan dan menegakkan HAM di lingkungan TNI khususnya.
(3) Berkomitmen melanjutkan dan menyempurnakan reformasi internal TNI.
(4) Memastikan dan menjaga independensi TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan. Apalagi tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik.








0 komentar:
Posting Komentar