Kadin DKI Kritisi Tata Kelola Pembagian Bansos yang Tumpang Tindih

Kadin DKI Kritisi Tata Kelola Pembagian Bansos yang Tumpang Tindih - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta mengkritisi tata kelola penanganan COVID-19 pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama soal pembagian bantuan sosial sembako atau tunai. AGEN JUDI CASINO TERKINI

Terlebih beberapa waktu belakangan muncul adanya silang pendapat dari pemangku kepentingan yaitu para menteri dan pemimpin daerah, yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan menimbulkan kontra produktif dalam penanganan COVID-19.

Menurut Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi kondisi darurat saat ini memang tidak dapat diprediksi sejak awal, akan tetapi hal ini tidak lantas menjadi suatu pembenaran terhadap penanganan substansi dan teknis COVID-19 di lapangan.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat kebingungan dengan pola birokrasi atau koordinasi yang akan digunakan, terutama terkait dengan pembagian kewenangan atau urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Diana dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020).

Diana menilai dalam hal pelaksanaan bantuan sosial berdasarkan pengamatannya menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkesan dipaksakan.

"Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam penargetan ditemui juga adanya kesalahan sasaran meskipun dalam tingkat yang relatif rendah hal ini lah yang pada akhirnya memicu munculnya ketidakpuasan dalam masyarakat," ungkapnya.

Bantuan sosial saat ini yang dikemas dalam bentuk bantuan bahan-bahan pangan kebutuhan pokok dan Sembako kepada masyarakat beberapa juga menimbulkan masalah dalam pelaksanaan di lapangannya. BANDAR TOGEL ONLINE TERPERCAYA 

"Menurut saya untuk kondisi darurat seperti ini yang menuntut kecepatan, akurat dan menimbulkan multiplier efek terhadap ekonomi adalah bantuan dalam bentuk tunai," ucap Diana.

Diana menambahkan pembagian Bansos dengan sembako berpotensi terhambat karena penyedia bahan kebutuhan dan pasokan distribusi yang terganggu akibat pandemi COVID-19.

"Selain itu, karena kebutuhan yang tiba-tiba melonjak di beberapa tempat hal ini justru menimbulkan kelangkaan barang dan memicu naiknya harga. Terlebih saat ini kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri tentunya isu ketersediaan barang akan semakin besar," jelasnya

Melihat banyaknya kendala yang terjadi dilapangan, harusnya dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan bantuan sosial saat ini. Memang, kata Diana, dengan konsep bantuan tunai bukan berarti seluruh permasalahan yang terjadi dilapangan dapat semua selesai.

Akan tetapi dengan kemajuan teknologi saat ini BLT pelaksanaan di lapangannya dapat menggunakan cashless dengan penyalurannya melalui beberapa bank. Pemerintah harus dapat mempertimbangkan antara pelaksanaan Bansos sembako dengan Bansos tunai yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

"Kami sangat memahami pemerintah juga memiliki pertimbangan tersendiri akan hal ini, akan tetapi melihat pola pelaksanaan di lapangan dan kendala yang dihadapi, harusnya Pemerintah segera melakukan evaluasi," pungkasnya.

Sumber