Pemda Harus Dapat Persetujuan Menkes untuk Berlakukan PSBB Darurat Corona

Pemda Harus Dapat Persetujuan Menkes untuk Berlakukan PSBB Darurat Corona - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam PP tersebut, pemerintah daerah (pemda) yang ingin menerapkan PSBB harus atas persetujuan Menteri Kesehatan. BANDAR TOGEL ONLINE TERPERCAYA 

Dilihat detikcom, Selasa (31/3/2020), aturan tersebut tertuang dalam Pasal 2 PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). PP bertanggal 31 Maret 2020 itu diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu," demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 PP tersebut.

Pemda harus mengusulkan ke Menkes. Menkes kemudian akan meminta pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini diatur dalam Pasal 6, yang berbunyi: AGEN JUDI CASINO TERKINI 

Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sumber